Camat

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan; 

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota. 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi: 

1. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota. 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota. 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi Vertikal terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.

g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi: 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kelurahan; dan

i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan. 

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan; 

b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan; 

d. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, kepegawaian, dan keuangan; 

e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; 

f. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Kecamatan dan pengaduan/ keluhan masyarakat; 

g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi sekretariat di bidang Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; 

c. pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler; 

d. penyelenggaraan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana prasarana kantor; 

e. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya; 

f. penyiapan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi dilingkungan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan umum dan kepegawaian Kecamatan; 

g. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana 

h. pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi; 

i. pelaksanaan legalisasi surat sesuai dengan kewenangannya;

j. pengumpulan, pengolahan data dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan; 

k. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 

l. pelaksanaan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 

m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan 

n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Keuangan dan Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: 

a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan Aset; 

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; 

c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan yang meliputi: 

1. melaksanakan penyusunan RKA dan DPA dengan memasukan usulan anggaran dari masing-masing seksi dan kelurahan; 

2. menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran; 

3. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetoran pendapatan ke Kas Daerah; dan 

4. melaksanakan pertanggungjawaban, pengendalian, dan pelaporan keuangan.

d. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 

e. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; 

f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan; 

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; 

c. pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 

d. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan; 

e. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan penerapan serta penegakan peraturan perundangundangan di tingkat kecamatan kepada walikota; 

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban; 

g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan Seksi; 

h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;

i. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi antara lain : 

1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan; 

2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan; 

3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan; 

4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan; 

5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;

6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; 

7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah. 

k. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan; 

l. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi; 

m. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; 

n. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi : 

1. pembantuan pendataan tanah; 

2. pemeliharaan data pertanahan;dan

3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.

o. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi antara lain : 

1. surat keterangan waris; 

2. surat kuasa waris; 

3. permohonan ukur tanah; 

4. surat pelepasan hak atas tanah dan akta jual beli tanah; 

5. surat persetujuan pembagian hak bersama. 

p. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan; 

q. pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum; 

r. pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor; 

s. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas/Satlakar dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;

t. pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan : 

1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia; 

2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya; 

3. pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran asusila; 

4. pemantauan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan. 

u. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

v. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah serta pembinaan dan pengawasan keamanan berbasis partisipasi masyarakat;

w. pelaksanakan pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat; 

x. pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas/Satlakar di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, bahaya dan bencana; 

y. pelaksanaan kegiatan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan; 

z. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a. penginventarisasian dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan; 

c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat; 

d. sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; 

e. peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; 

f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya; 

g. pengoordinasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat; 

h. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;

i. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan; 

j. penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah Kecamatan; 

k. pelaksanaan pengembangan perekonomian dan pembangunan; 

l. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; 

m. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; 

n. pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kewenangan Kecamatan; dan 

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat

Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan kemasyarakatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pemecahan permasalahan yang berkaitan pelayanan masyarakat; 

b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporkan kegiatan Seksi; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan seksi yang lain dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

d. pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat baik perizinan, non perizinan maupun layanan administratif lainnya sesuai kewenangan Kecamatan; 

e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan; 

f. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan permasalahan sosial; 

g. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 

h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kegiatan sosial; 

i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan 

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.