Tupoksi

A.   RUANG LINGKUP TUGAS

Ruang lingkup tugas Kecamatan Beji Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota Nomor  50 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Depok sebagai berikut:

  1. Camat : mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Camat mempunyai fungsi  yaitu:
  • pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
  • pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya;
  • pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  • pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  • pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  • pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;dan
  • pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
  • Pelayanan di Bidang Pendidikan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kesehatan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perumahan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perhubungan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang LIngkungan Hidup ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Pertanahan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Sosial ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  •  Pelayanan di Bidang Kearsipan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perpustakaan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Komuniksai dan Informatika ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Pertanian dan ketahanan Pangan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Kelautan dan Perikanan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perdagangan ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  • Pelayanan di Bidang Perindustrian ( sesuai dengan lampiran pada Peratuan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah )
  1. Sekretaris Camat, Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Sekretaris Camat mempunyai fungsi  :
  2. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra Kecamatan;
    1. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan;
    2. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
    3. pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
      1. pengkoordinasian administrasi kegiatan Seksi;
      2. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan  Kecamatan;
      3. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Kecamatan;
      4. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, keuangan evaluasi dan pelaporan  kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
      5. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
      6. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Kelurahan;dan
      7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat.

 

  1. Seksi Pemerintahan,Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi  :
    1. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
    2. pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
    4. fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
    5. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota
    6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
    7. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan Seksi;
    8. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
    9. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan;
    11. pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
    12. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
    13. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
    14. pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan ;
    15. pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan;
    16. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
    17. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat;
  2. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
    1. pengkoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
    2. pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
    3. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada pimpinan;
    4. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota;
    6. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
    7. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;
    8. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
    9. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    10. pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
    11. pelaksanaan  pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
    12. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
    13. mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
    14. pelaksanaan tugas pembantuan operasional;
    15. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    16. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa
    17. pelaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung bekerjasama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat;
    18. pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
    19. pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
    20. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
    21. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;dan
    22. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

      3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan                     pemberdayaan   masyarakat. Untuk  menyelenggarakan tugas pokok tersebut,  Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

    1. penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
    2. pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
    3. pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari Walikota;
    4. pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM;
    5. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
    6. pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan;
    7. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    8. penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    9. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayahnya;
    10. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
    11. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
    12. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota;
    13. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;dan
    14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.