Struktur Organisasi

Pemerintah Kecamatan Beji sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat memiliki jumlah aparatur sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 74 Orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1 Orang dan Tenaga Kerja Kontrak 7 orang, serta terdapat Tenaga Sukwan sebanyak 18 Orang.

STRUKTUR ORGANISASI SEPT 16

Jumlah jabatan struktural yang seharusnya ada adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) jabatan dengan rincian :

1. Eselon III a: 1 (satu) jabatan

2. Eselon III b: 1 (satu) jabatan

3. Eselon IV a: 9 (sembilan) jabatan

4. Eselon IV b: 24 (dua puluh empat) jabatan

Jumlah jabatan struktural yang terisi adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) jabatan dengan rincian :

1. Eselon III a: 1 (satu) jabatan

2. Eselon III b: 1 (satu) jabatan

2. Eselon IV a: 8 (delapan) jabatan

3. Eselon IV b: 21 (dua puluh satu) jabatan

 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Beji dapat dilihat dalam Struktur Organisasi  sebagai berikut.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 s/d pasal 7 Peraturan Walikota Depok Nomor : 50 Tahun 2008, Unsur Organisasi Kecamatan terdiri atas :

  1. Camat
  2. Sekretaris Camat
  3. Seksi Pemerintahan
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Camat

Camat mempunyai tugas pokok  membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Camat mempunyai fungsi :

a.  Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

b.   Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.

c.  Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya

e.  Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f.   Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

g.  Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Selain tugas tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oelh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a.Perizinan

b.Rekomendasi

c.Koordinasi

d.Pembinaan

e.Pengawasan

f. Fasilitasi

g.Penetapan

h.Penyelenggaraan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris Camat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra kecamatan

b.Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan

c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum

d.Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan

e.Pengkoordinasian administrasi kegiatan seksi

f.Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kecamatan.

g.Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan kecamatan

h.Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan

i.Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan dan kelurahan

j.Penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kecamatan dan kelurahan

k.Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok  tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

b.Pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

c.Pelaksanaan koordinasi dan sikronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan

d.Fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum

e.Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota

f.Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan

g.Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan seksi

h.Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan

i.Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

j.Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah kelurahan, meliputi :

  • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan perangkat kelurahan
  • Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan kelurahan dalam satu wilayah kecamatan
  • Penyiapan bahan dalam rangka musyawarah kelurahan
  • Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan kelurahan
  • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan
  • Penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar kelurahan
  • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah

k.Pengusulan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan

l.Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi.

m.Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.

n.Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di kecamatan, meliputi :

  •  Pembantuan pendataan tanah
  • Pemeliharaan data pertanahan
  • Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman di mana tanah sebagai jaminan.

o. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :

  • Surat Keterangan Waris
  • Surat Kuasa Waris
  •  Permohonan Ukur Tanah
  • Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
  • Surat Persetujuan Pembaian Hak Bersama

p.Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi

q.Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Penertiban

1. Senantiasa melaksanakan penertiban bangunan-bangunan liar yang tidak/belum  memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah kecamatan Beji.

 2. Melaksanakan penertiban bangunan liar, bangunan yang berada di bantaran kali

dan bangunan yang berada diatas saluran air/irigasi.

Pembinaan

Melakukan pembinaan Linmas se-Kecamatan Beji dalam rangka persiapan Pemilukada     Kota Depok. Adapun data Linmas yang ada di Kecamatan Beji

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok  tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai  fungsi   :

 a. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum  musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.

b.  Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja beik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembedayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

c. Pelaksanaan administrasi pelayanan penerbitan rekomendasi, ijin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari Walikota.

d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM.

e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

f  . Pelaksnaan pembinaan kegiatan keagamaan.

g . Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indeks  pembangunan manusia (IPM) di wilayahnya.

j.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

k.Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat