Pelaksanaan Program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019

Dalam kerangka akselerasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB) Tahun Anggaran 2019, dimana pada APBD Perubahan Tahun 2019 terdapat kenaikan target PKB sebesar Rp. 854.177.000.000,- menjadi Rp. 8.034 trilyun, dan sebagai upaya pencapaian realisasi penerimaan PKB minimal sebesar 100% di akhir Tahun 2019, Gubernur Jawa Barat berencana memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat Jawa Barat berupa “Pemberian Pengurangan Pokok dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor” melalui Program Pembebasan PKB Tahun 2019. Program ini diharapkan menjadi daya tarik bagi Wajib Pajak sekaligus menekan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan menunggak pembayaran PKB di Jawa Barat yang sampai dengan September 2019 mencapai angka 4.117.755 KBM atau 25,07% dari potenjsi sebanyak 16.424.152 KBM.

Program Pembebasan PKB Tahun 2019 dilaksanakan dengan:  

  1. Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  2. Kepastian pencapaian target PKB sesuai APBD Perubahan Tahun 2019 guna pengamanan realisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2019 minimal 100% yang berdampak kepada pembiayaan program Pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
  3. Kepastian pencapaian target kinerja kolektif Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang berdampak kepada pencairan insentif Triwulan IV sesuai Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010 termasuk bagi mitra strategis Samsat yaitu Kepolisisan Daerah Jawa Barat dan Kepolisian  Daerah Metro Jaya;
  4. Pelambatan daya beli masyarakat terhadap Kendaraan baru sesuai informasi yang disampaikan GAIKINDO bahwa penjualan kendaraan bermotor di Indonesia sampai dengan September 2019 sebanyak 753.000 unit, sehingga GAIKINDO mengoreksi target penjualan kendaraan bermotor tahun 2019 dibawah 1 juta unit.
  • Memuat hal-hal sebagai berikut:
  • Pengurangan 1 (satu) tahun pokok PKB, diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran PKB sampai dengan 5 (lima) tahun atau lebih dari Masa Berlaku Pajak;
  • Pembebasan sanksi administrative berupa denda PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melewati masa berlaku pajak, tidak termasuk keterlambatan Pembayaran Pokok PKB atas penyerahan pertama (Kendaraan Baru);

     Program Pembebasa PKB Tahun 2019 belum termasuk Pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II) untuk menghindari perilaku tidak baik bagi masyarakat yang mengganggap program pembebasan dilakukan setiap tahun. Program Pembebasan BBNKB II direncanakan akan digulirkan di tahun 2020 dengan waktu yang cukup, baik untuk persiapan maupun dalam pelaksanaannya. Guna kelancaran pelaksanaan Program Pembebasan PKB Tahun 2019 yang akan diberlakukan mulai tanggal 10 November 2019 sd 10 Desember 2019.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email